Bagi kamu yang tertarik menjadi polisi, mengetahui sejarah awal terbentuknya polisi juga sangat penting untuk dapat merefleksikan perjalanan yang tak singkat dan mempersiapkan dirimu dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia kepolisian.
Sejarah adalah hal yang perlu kamu pelajari karena itulah yang bisa membangkitkan kembali semangatmu pas bekerja. Selain itu, kamu juga akan bisa lebih menghargai perjuangan para tokoh pendahulu yang sudah memperjuangkan dan mengabadikan nama POLRI bisa bertahan sampai saat ini.
Oleh karena itu, kamu perlu memahami sejarah awal atau latar belakang terbentuknya polisi di Indonesia, mulai dari awal sekali sampai saat ini. Tapi, untuk lebih lanjutnya, kamu bisa coba mengikuti bimbel POLRI Mojokerto supaya dapat lebih banyak insight. So, langsung saja kita bahas sejarah awal atau latar belakang terbentuknya polisi di Indonesia berikut ini.
Insight Sejarah Awal Terbentuknya Organisasi Polisi di Indonesia
baca juga: Dibuka Seleksi Bintara Brimob di Tahun 2026, Apa Bedanya dengan Bintara PTU?
Saat Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh patih Gajah Mada, dibentuklah sebuah pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara. Pasukan ini bertugas untuk melindungi raja dan kerajaan. Kemudian, saat masa Belanda, pasukan keamanan ini diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu.
Lalu, saat masa penjajahan Jepang, mereka bagi wilayah kepolisian Indonesia jadi Kepolisian Jawa dan Madura yang letaknya ada di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur letaknya ada di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang posisinya ada di Banjarmasin.
Walaupun setiap kantor polisi di daerah ada ketuanya yang dipimpin oleh pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi harus didampingi oleh sidookaan, pejabat Jepang, dimana mereka ini sebenarnya lebih berkuasa dari kepala polisi.
Pada awal kemerdekaan Indonesia, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Kemudian ada Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri mulai tanggal 1 Juli 1946. Nah, tanggal tersebut inilah yang setiap tahun bahkan sampai detik ini masih sering kita rayakan sebagai Hari Bhayangkara.
Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya combatant, yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diubah jadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di Sumatera Utara, Barat, pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.
Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor, bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Neger dipilih jadi kantornya. Lalu ada perencanaan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang.
Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.
Itulah sejarah awal atau latar belakang terbentuknya organisasi polisi yang ada di Indonesia. Supaya makin jelas dan pasti, kamu bisa langsung konsultasi dengan join bimbel POLRI Mojokerto yang bernama Bimbel Taruna Cendekia untuk dapat bimbel persiapan masuk sekolah kedinasan nya semakin intensif.